Tampilkan posting dengan label Wakaf. Tampilkan semua posting
Tampilkan posting dengan label Wakaf. Tampilkan semua posting

Kamis, 10 Mei 2012

SOP Pelayanan Wakaf

Posted On 11.48 by KUA Rasau Jaya 0 komentar


STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ( SOP ) WAKAF
KUA KECAMATAN RASAU JAYA


I.   Berkas Yang Harus Disiapkan Oleh Pemohon Ikrar Wakaf :
1.      Foto Copy KK & KTP Wakif 5 lembar,
2.      Foto Copy KTP Nadzir (yang mendapat amanah untuk mengelola wakaf) 5 lembar dan menunjukkan SK Nadzir dari KUA,
3.      Foto Copy KTP 2 orang Saksi 5 lembar,
4.      Foto Copy Bukti Kepemilikan Harta/Tanah (Sertifikat/Akta jual beli/Petok D) yang akan diwakafkan 5 lembar,
5.      Surat Keterangan Kepemilikan Harta/Tanah Tidak Dalam Sengketa dari Kelurahan/Desa dan mengisi Formulir Model W.K 4 lembar,
6.      Menyediakan Materai Rp. 6000,- 6 lembar,
7.      Peruntukkan Harta/Tanah Wakaf (produktif. bangunan tempat ibadah Masjid/Musholla, pendidikan Madrasah/Sekolah, dsb.),
8.      Wakif, Nadzir dan 2 Saksi harus hadir di KUA di depan PPAIW Ketika pelaksanaan ikrar wakaf.
II. Untuk Status Tanah yang sudah bersertifikat
Prosedur dan Persyaratan pembuatan akta ikrar wakaf
1.      Pemohon datang ke KUA dengan menunjukkan :
2.      Sertifikat hak atas tanah yang telah dicek keasliannya oleh BPN
3.      Surat keterangan dari desa bahwa tanah tidak dalam sengketa yang diketahui oleh camat
4.      Surat keterangan pendaftaran tanah (SKPT) dari BPN
5.      Wakif menghadap langsung ke PPAIW (Kepala KUA) Wakif menghadap langsung ke PPAIW (Kepala KUA), untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut dan penerimaan model W untuk di isi dengan benar.
6.      PPAIW meneliti Nadzir kemudian menebitkan surat pengesahan nadzir (Model  W5 dan W5a)
7.      Pemohon melengkapi seluruh berkas sebagaimana point A.
8.      Sesuai dengan waktu yang telah disepakati Wakif mengikrarkan wakafnya dihadapan PPAIW, nadzir dan dua orang saksi di KUA.
9.      PPAIW Menerbitkan akta ikrar wakaf
II. Status tanah yangg belum bersertifikat
Persyaratan pembuatan akta ikrar wakaf
Pemohon datang ke KUA dengan menunjukkan :
1.      Surat-surat kepemilikan tanah
2.      Surat keterangan dari desa bahwa tanah tidak dalam sengketa yang diketahui oleh camat.
3.      Surat keterangan dari BPN setempat yang menyatakan bahwa hak atas tanah tersebut belum mempunyai sertifikat.
4.      Surat pengukuran batas tanah wakaf dari BPN
5.      Wakif menghadap langsung ke PPAIW (Kepala KUA) untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut dan penerimaan model W untuk di isi dengan benar.
6.      PPAIW meneliti Nadzir kemudian menebitkan surat pengesahan nadzir (Model  W5 dan W5a)
7.      Pemohon melengkapi seluruh berkas sebagaimana point A.
8.      Sesuai dengan waktu yang telah disepakati Wakif mengikrarkan wakafnya dihadapan PPAIW, nadzir dan dua orang saksi di KUA PPAIW Menerbitkan akta ikrar wakaf rangkap 3
9.      Status Tanah yang Belum bersertifikat


Sabtu, 07 April 2012

Ikrar Wakaf MIN Dan Yayasan Al-Ikhlas Rasau Jaya

Posted On 23.55 by KUA Rasau Jaya 0 komentar

Rasau Jaya,(4/4) ---- M. Ichsanudin selaku Panitia Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) sekaligus Kepala KUA Kecamatan Rasau Jaya pada hari itu memimpin Ikrar Wakaf tanah untuk Yayan Al-Ikhlash dan MIN Rasau Jaya yang bertempat di aula MIN Rasau Jaya.

Acara itu dibuka oleh Bapak H. Muhaji Asshalih selaku ketua Komite Sekolah MIN Rasau Jaya sekaligus pengurus Yayasan Al-Ikhlas Desa Rasau Jaya Tiga. Beliau mengucapkan banyak terimakasih kepada semua fihak, khususnya kepada Kepala KUA selaku PPAIW, Bapak H.  Muhammad Tahroni selaku Ketua Yayasan Al-Ikhlas yang akan mewakafkan sebagian tanah Yayasan Untuk MIN Rasau Jaya Kementerian Agama Kabupaten Kubu Raya, Bapak Sapriyanto selaku Kepala MIN Rasau Jaya sekaligus ketua nadzir,  juga kepada bapak Sumarwan yang atas nama almarhum Bapak Martosukijo yang akan mewakafkan sebagian tanahnya untuk Yayasan Al-Ikhlas juga wakaf untuk MIN Rasau Jaya Kementerian Agama Kabupaten Kubu Raya. 

Setelah prolog dari bapak Muhaji Ashshalih tersebut, acara dilanjutkan dengan Pembacaan Ikrar Wakaf yang dipimpin oleh M. Ichsanudin selaku PPAIW kecamatan Rasau Jaya. “Bicara wakaf berarti kita membicarakan asset ummat. Setiap asset ummat itu harus diselamatkan. Diantara salah satu cara penyelamatan tersebut adalah dengan cara ikrar wakaf seperti ini”, demikian Ichsan memulai pembicaraannya.

“Wakaf bertujuan untuk memberikan manfaat atau faedah harta yang diwakafkan kepada orang yang berhak dan dipergunakan sesuai dengan ajaran syariah Islam. Hal ini sesuai dengan fungsi wakaf yang disebutkan pasal 5 UU no. 41 tahun 2004 yang menyatakan wakaf berfungsi untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum”. Lanjut beliau.

Beliau juga menjelaskan bahwa pada hari ini ada tiga ikrar wakaf. “Pada hari ini kita akan melakukan ikrar tiga persil wakaf sekaligus, yaitu wakaf dari bapak Sumarwan yang atas nama almarhum Bapak Martosukijo yang akan mewakafkan sebagian tanahnya untuk Yayasan Al-Ikhlas juga wakaf untuk MIN Rasau Jaya serta sebagian tanah Yayasan untuk MIN Rasau Jaya Kementerian Agama Kabupaten Kubu Raya”.

Usai penjelasan di atas, Ikrar wakafpun dilaksanakan yang dilanjutkan dengan penandatanganan oleh wakif dan nadzir sekaligus para saksi. Dengan ditandatanganinya semua berkas ikrar wakaf tersebut, maka jelaslah program penyelamatan asset umat tersebut sedikit demi sedikit dapat dilaksanakan.


Rabu, 22 Februari 2012

Memahami Wakaf Uang

Posted On 01.18 by KUA Rasau Jaya 0 komentar

Istilah wakaf uang belum dikenal di zaman Rasulullah. Wakaf uang (cash waqf ) baru dipraktekkan sejak awal abad kedua hijriyah. Imam az Zuhri (wafat 124 H) salah seorang ulama terkemuka dan peletak dasar tadwin al-hadits memfatwakan, dianjurkan wakaf dinar dan dirham untuk pembangunan sarana dakwah, sosial, dan pendidikan umat Islam. Di Turki, pada abad ke 15 H praktek wakaf uang telah menjadi istilah yang familiar di tengah masyarakat. Wakaf uang biasanya merujuk pada cash deposits di lembaga-lembaga keuangan seperti bank, dimana wakaf uang tersebut biasanya diinvestasikan pada profitable business activities. Keuntungan dari hasil investasi tersebut digunakan kepada segala sesuatu yang bermanfaat secara sosial keagamaan.

Pada abad ke 20 mulailah muncul berbagai ide untuk meimplementasikan berbagai ide-ide besar Islam dalam bidang ekonomi, berbagai lembaga keuangan lahir seperti bank, asuransi, pasar modal, institusi zakat, institusi wakaf, lembaga tabungan haji dll. Lembaga-lembaga keuangan Islam sudah menjadi istilah yang familiar baik di dunia Islam maupun non Islam.

Dalam tahapan inilah lahir ide-ide ulama dan praktisi untuk menjadikan wakaf uang salah satu basis dalam membangun perkonomian umat. Dari berbagai seminar, yang dilakukan oleh masyarakat Islam, maka ide-ide wakaf uang ini semakin menggelinding. Negara- negara Islam di Timur Tengah, Afrika, dan Asia Tenggara sendiri memulainya dengan berabagai cara.

Di Indonesia, sebelum lahirnya UU No. 41 tahun 2004, Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa tentang Wakaf Uang, (11/5/2002).
  1. Wakaf Uang (Cash Wakaf/Wagf al-Nuqud) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.
  2. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.
  3. Wakafuang hukumnya jawaz (boleh)
  4. Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i.
  5. Nilai pokok Wakaf Uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan.
Ihwal diperbolehkannya wakaf jenis ini, ada beberapa pendapat yang memperkuat fatwa tersebut.

Pertama, pendapat Imam al-Zuhri (w. 124H.) bahwa mewakafkan dinas hukumnya boleh, dengan cara menjadikan dinar tersebut sebagai modal usaha kemudian keuntungannya disalurkan pada mauquf 'alaih (Abu Su'ud Muhammad. Risalah fi Jawazi Waqf al-Nuqud, [Beirut: Dar Ibn Hazm, 1997], h. 20-2 1).

Kedua, mutaqaddimin dari ulaman mazhab Hanafi (lihat Wahbah al-Zuhaili, al Fiqh al-Islam wa Adillatuhu, [Damsyiq: Dar al-Fikr, 1985], juz VIII, h. 162) membolehkan wakaf uang dinar dan dirham sebagai pengecualian, atas dasar Istihsan bi al-'Urfi, berdasarkan atsar Abdullah bin Mas'ud r.a: "Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah adalah baik, dan apa yang dipandang buruk oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah pun buruk".

Ketiga, pendapat sebagian ulama mazhab al-Syafi'i: “Abu Tsyar meriwayatkan dari Imam al-Syafi'i tentang kebolehan wakaf dinar dan dirham (uang)”. (al-Mawardi, al-Hawi al-Kabir, tahqiq Dr. Mahmud Mathraji, [Beirut: Dar al-Fikr,1994[, juz IX,m h. 379).

Materi ini dicopy dari ; www.bwi.or.id


Wakaf Benda Tidak Bergerak Dan Benda Bergerak

Posted On 01.15 by KUA Rasau Jaya 0 komentar

Benda tidak bergerak yang dapat diwakafkan yaitu:
  1. Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan peundang-undangan yang berlaku, baik yang sudah maupun yang belum terdaftar. 
  2. Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah
  3. Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah
  4. Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  5. Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
(Pasal 16 ayat 2, UU No. 41 tahun 2004)

Tata cara perwakafan tanah milik secara berurutan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Perorangan atau badan hukum yang mewakafkan tanah hak miliknya (sebagai calon wakif) diharuskan datang sendiri di hadapan PPAIW untuk melaksanakan Ikrar Wakaf

2. Calon wakif sebelum mengikrarkan wakaf, terlebih dahulu menyerahkan kepada PPAIW, surat-surat sebagai berikut :

a. Sertifikat hak milik atau tanda bukti kepemilikan tanah;
b. Surat Keterangan Kepala Desa diperkuat oleh Camat setempat mengenai kebenaran pemilikan tanah dan tidak dalam sengketa;
c. Surat Keterangan pendaftaran tanah;
d. Ijin Bupati/Walikotamadya c.q. Sub Direktorat Agraria setempat, hal ini terutama dalam rangka tata kota atau master plan city.

3. PPAIW meneliiti surat-surat dan syarat-syarat, apakah sudah memenuhi untuk pelepasan hak atas tanah (untuk diwakafkan), meneliti saksi-saksi dan mengesahkan susunan nadzir.

4. Dihadapan PPAIW dan dua orang saksi, wakif mengikrarkan atau mengucapkan kehendak wakaf itu kepada nadzir yang telah disahkan.

Ikrar wakaf tersebut diucapkan dengan jelas, tegas dan dituangkan dalam bentuk tertulis (ikrar wakaf bentuk W.1). Sedangkan bagi yang tidak bisa mengucapkan (misalnya bisu) maka dapat menyatakan kehendaknya dengan suatu isyarat dan kemudian mengisi blanko dengan bentuk W.1.

Apabila wakif itu sendiri tidak dapat menghadap Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), maka wakif dapat membuat ikrar secara tertulis dengan persetujuan dari Kandepag yang mewilayahi tanah wakaf dan kemudian surat atau naskah tersebut dibacakan dihadapan nadzir setelah mendapat persetujuan dari Kandepag dan semua yang hadir dalam upacara ikrar wakaf tersebut ikut menandatangani Ikrar Wakaf (bentuk W.1).

5. PPAIW segera membuat Akta Ikrar Wakaf (bentuk W.2) rangjkap empat dengan dibubuhi materi menurut ketentuan yang berlaku dan selanjutnya, selambat-lambatnya satu bulan dibuat ikrar wakaf, tiap-tiap lembar harus telah dikirim dengan pengaturan pendistribusiannya sebagai berikut:

a. Akta Ikrar Wakaf :
1) Lembar pertama disimpan PPAIW
2) Lembar kedua sebagai lampiran surat permohonan pendaftaran tanah wakaf ke kantor Subdit Agraria setempat (W.7)
3) Lembar ketiga untuk Pengadilan Agama setempat

b. Salinan Akta Ikrar Wakaf :
1) Lembar pertama untuk wakif
2) lembar kedua untuk nadzir
3) lembar ketiga untuk Kandep. Agama Kabupatan/Kotamadya
4) lembar keempat untuk Kepala Desa setempat.

Disamping telah membuat Akta, PPAIW mencatat dalam Daftar Akta Ikrar Wakaf (bentuk W.4) dan  menyimpannya bersama aktanya dengan baik.



Wakaf Benda Bergerak

Benda Bergerak yang dapat diwakafkan yaitu:
  1. Uang
  2. Logam Mulia
  3. Surat Berharga
  4. Kendaraan
  5. Hak atas Kekayaan Intelektual 
  6. Hak Sewa
  7. Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
(Pasal 16 ayat 3, UU No. 41 tahun 2004)


Materi ini dicopy dari ; www.bwi.or.id


Dasar Hukum Wakaf

Posted On 01.10 by KUA Rasau Jaya 0 komentar

Menurut Al-Quran
Secara umum tidak terdapat ayat al-Quran yang menerangkan konsep wakaf secara jelas.  Oleh karena wakaf termasuk infaq fi sabilillah, maka dasar yang digunakan para ulama dalam menerangkan konsep wakaf ini didasarkan pada keumuman ayat-ayat al-Quran yang menjelaskan tentang infaq fi sabilillah. Di antara ayat-ayat tersebut antara lain:

“Hai orang-orang yang beriman! Nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usaha kamu yang baik-baik, dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu.” (Q.S. al-Baqarah (2): 267)

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian dari apa yang kamu cintai.” (Q.S. Ali Imran (3): 92)

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir. Pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi sesiapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (Q.S. al-Baqarah (2): 261)

Ayat-ayat tersebut di atas menjelaskan tentang anjuran untuk menginfakkan harta yang diperoleh untuk mendapatkan pahala dan kebaikan. Di samping itu, ayat 261 surat al-Baqarah telah menyebutkan pahala yang berlipat ganda yang akan diperoleh orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah.

Menurut Hadis
Di antara hadis yang menjadi dasar dan dalil wakaf adalah hadis yang menceritakan tentang kisah Umar bin al-Khaththab  ketika memperoleh tanah di Khaibar. Setelah ia meminta petunjuk Nabi tentang tanah tersebut, Nabi  menganjurkan untuk menahan asal tanah dan menyedekahkan hasilnya.

Hadis tentang hal ini secara lengkap adalah; “Umar memperoleh tanah di Khaibar, lalu dia bertanya kepada Nabi dengan berkata; Wahai Rasulullah, saya telah memperoleh tanah di Khaibar yang nilainya tinggi dan tidak pernah saya peroleh yang lebih tinggi nilainya dari padanya. Apa yang baginda perintahkan kepada saya untuk melakukannya? Sabda Rasulullah: “Kalau kamu mau, tahan sumbernya dan sedekahkan manfaat atau faedahnya.” Lalu Umar menyedekahkannya, ia tidak boleh dijual, diberikan, atau dijadikan wariskan. Umar menyedekahkan kepada fakir miskin, untuk keluarga, untuk memerdekakan budak, untuk orang yang berperang di jalan Allah, orang musafir dan para tamu. Bagaimanapun ia boleh digunakan dengan cara yang sesuai oleh pihak yang mengurusnya, seperti memakan atau memberi makan kawan tanpa menjadikannya sebagai sumber pendapatan.”

Hadis lain yang menjelaskan wakaf adalah hadis yang diceritakan oleh imam Muslim dari Abu Hurairah. Nas hadis tersebut adalah; “Apabila seorang manusia itu meninggal dunia, maka terputuslah amal perbuatannya kecuali dari tiga sumber, yaitu sedekah jariah (wakaf), ilmu pengetahuan yang bisa diambil manfaatnya,  dan anak soleh yang mendoakannya.”
Selain dasar dari al-Quran dan Hadis di atas, para ulama sepakat (ijma’) menerima wakaf sebagai satu amal jariah yang disyariatkan dalam Islam. Tidak ada orang yang dapat menafikan dan menolak amalan wakaf dalam Islam karena wakaf telah menjadi amalan yang senantiasa dijalankan dan diamalkan oleh para sahabat Nabi dan kaum Muslimim sejak masa awal Islam hingga sekarang.

Dalam konteks negara Indonesia, amalan wakaf sudah dilaksanakan oleh masyarakat Muslim Indonesia sejak sebelum merdeka. Oleh karena itu pihak pemerintah telah menetapkan Undang-undang khusus yang mengatur tentang perwakafan di Indonesia, yaitu Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf. Untuk melengkapi Undang-undang tersebut, pemerintah juga telah menetapkan Peraturan Pemerintah nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 41 tahun 2004.

Materi ini dicopy dari ; www.bwi.or.id


Pengertian Wakaf

Posted On 01.08 by KUA Rasau Jaya 0 komentar

Secara etimologi, wakaf berasal dari perkataan Arab “Waqf” yang berarti “al-Habs”. Ia merupakan kata yang berbentuk masdar (infinitive noun) yang pada dasarnya berarti menahan, berhenti, atau diam. Apabila kata tersebut dihubungkan dengan harta seperti tanah, binatang dan yang lain, ia berarti pembekuan hak milik untuk faedah tertentu (Ibnu Manzhur: 9/359).

Sebagai satu istilah dalam syariah Islam, wakaf diartikan sebagai penahanan hak milik atas materi benda (al-‘ain) untuk tujuan menyedekahkan manfaat atau faedahnya (al-manfa‘ah) (al-Jurjani: 328). Sedangkan dalam buku-buku fiqh, para ulama berbeda pendapat dalam memberi pengertian wakaf. Perbedaan tersebut membawa akibat yang berbeda pada hukum yang ditimbulkan. Definisi wakaf menurut ahli fiqh adalah sebagai berikut.

Pertama, Hanafiyah mengartikan wakaf sebagai menahan materi benda (al-‘ain) milik Wakif dan menyedekahkan atau mewakafkan manfaatnya kepada siapapun yang diinginkan untuk tujuan kebajikan (Ibnu al-Humam: 6/203). Definisi wakaf tersebut menjelaskan bahawa kedudukan harta wakaf masih tetap tertahan atau terhenti di tangan Wakif itu sendiri. Dengan artian, Wakif masih menjadi pemilik harta yang diwakafkannya, manakala perwakafan hanya terjadi ke atas manfaat harta tersebut, bukan termasuk asset hartanya.

Kedua, Malikiyah berpendapat, wakaf adalah menjadikan manfaat suatu harta yang dimiliki (walaupun pemilikannya dengan cara sewa) untuk diberikan kepada orang yang berhak dengan satu akad (shighat) dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan keinginan Wakif (al-Dasuqi: 2/187). Definisi wakaf tersebut hanya menentukan pemberian wakaf kepada orang atau tempat yang berhak saja.

Ketiga, Syafi‘iyah mengartikan wakaf dengan menahan harta yang bisa memberi manfaat serta kekal materi bendanya (al-‘ain) dengan cara memutuskan hak pengelolaan yang dimiliki oleh Wakif untuk diserahkan kepada Nazhir yang dibolehkan oleh syariah (al-Syarbini: 2/376). Golongan ini mensyaratkan harta yang diwakafkan harus harta yang kekal materi bendanya (al-‘ain) dengan artian harta yang tidak mudah rusak atau musnah serta dapat diambil manfaatnya secara berterusan (al-Syairazi: 1/575).

Keempat, Hanabilah mendefinisikan wakaf dengan bahasa yang sederhana, yaitu menahan asal harta (tanah) dan menyedekahkan manfaat yang dihasilkan (Ibnu Qudamah: 6/185). Itu menurut para ulama ahli fiqih. Bagaimana menurut undang-undang di Indonesia? Dalam Undang-undang nomor 41 tahun 2004, wakaf diartikan dengan perbuatan hukum Wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Dari beberapa definisi wakaf tersebut, dapat disimpulkan bahwa wakaf bertujuan untuk memberikan manfaat atau faedah harta yang diwakafkan kepada orang yang berhak dan dipergunakan sesuai dengan ajaran syariah Islam. Hal ini sesuai dengan fungsi wakaf yang disebutkan pasal 5 UU no. 41 tahun 2004 yang menyatakan wakaf berfungsi untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

Rukun Wakaf

Rukun Wakaf Ada empat rukun yang mesti dipenuhi dalam berwakaf. Pertama, orang yang berwakaf (al-waqif). Kedua, benda yang diwakafkan (al-mauquf). Ketiga, orang yang menerima manfaat wakaf (al-mauquf ‘alaihi). Keempat, lafadz atau ikrar wakaf (sighah).

Syarat-Syarat Wakaf
  • Syarat-syarat orang yang berwakaf (al-waqif)Syarat-syarat al-waqif ada empat, pertama orang yang berwakaf ini mestilah memiliki secara penuh harta itu, artinya dia merdeka untuk mewakafkan harta itu kepada sesiapa yang ia kehendaki. Kedua dia mestilah orang yang berakal, tak sah wakaf orang bodoh, orang gila, atau orang yang sedang mabuk. Ketiga dia mestilah baligh. Dan keempat dia mestilah orang yang mampu bertindak secara hukum (rasyid). Implikasinya orang bodoh, orang yang sedang muflis dan orang lemah ingatan tidak sah mewakafkan hartanya.

  • Syarat-syarat harta yang diwakafkan (al-mauquf)Harta yang diwakafkan itu tidak sah dipindahmilikkan, kecuali apabila ia memenuhi beberapa persyaratan yang ditentukan oleh ah; pertama barang yang diwakafkan itu mestilah barang yang berharga Kedua, harta yang diwakafkan itu mestilah diketahui kadarnya. Jadi apabila harta itu tidak diketahui jumlahnya (majhul), maka pengalihan milik pada ketika itu tidak sah. Ketiga, harta yang diwakafkan itu pasti dimiliki oleh orang yang berwakaf (wakif). Keempat, harta itu mestilah berdiri sendiri, tidak melekat kepada harta lain (mufarrazan) atau disebut juga dengan istilah (ghaira shai’).

  • Syarat-syarat orang yang menerima manfaat wakaf (al-mauquf alaih) Dari segi klasifikasinya orang yang menerima wakaf ini ada dua macam, pertama tertentu (mu’ayyan) dan tidak tertentu (ghaira mu’ayyan). Yang dimasudkan dengan tertentu ialah, jelas orang yang menerima wakaf itu, apakah seorang, dua orang atau satu kumpulan yang semuanya tertentu dan tidak boleh dirubah. Sedangkan yang tidak tentu maksudnya tempat berwakaf itu tidak ditentukan secara terperinci, umpamanya seseorang sesorang untuk orang fakir, miskin, tempat ibadah, dll. Persyaratan bagi orang yang menerima wakaf tertentu ini (al-mawquf mu’ayyan) bahwa ia mestilah orang yang boleh untuk memiliki harta (ahlan li al-tamlik), Maka orang muslim, merdeka dan kafir zimmi yang memenuhi syarat ini boleh memiliki harta wakaf. Adapun orang bodoh, hamba sahaya, dan orang gila tidak sah menerima wakaf. Syarat-syarat yang berkaitan dengan ghaira mu’ayyan; pertama ialah bahwa yang akan menerima wakaf itu mestilah dapat menjadikan wakaf itu untuk kebaikan yang dengannya dapat mendekatkan diri kepada Allah. Dan wakaf ini hanya ditujukan untuk kepentingan Islam saja.

  • Syarat-syarat Shigah Berkaitan dengan isi ucapan (sighah) perlu ada beberapa syarat. Pertama, ucapan itu mestilah mengandungi kata-kata yang menunjukKan kekalnya (ta’bid). Tidak sah wakaf kalau ucapan dengan batas waktu tertentu. Kedua, ucapan itu dapat direalisasikan segera (tanjiz), tanpa disangkutkan atau digantungkan kepada syarat tertentu. Ketiga, ucapan itu bersifat pasti. Keempat, ucapan itu tidak diikuti oleh syarat yang membatalkan. Apabila semua persyaratan diatas dapat terpenuhi maka penguasaan atas tanah wakaf bagi penerima wakaf adalah sah. Pewakaf tidak dapat lagi menarik balik pemilikan harta itu telah berpindah kepada Allah dan penguasaan harta tersebut adalah orang yang menerima wakaf secara umum ia dianggap pemiliknya tapi bersifat ghaira tammah.

Materi ini dicopy dari www.bwi.or.id


Wakaf Dan Tata Caranya

Posted On 01.07 by KUA Rasau Jaya 0 komentar

Wakaf
Wakaf adalah perbuatan hukum wakif (pewakaf) untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya. Wakaf bertujuan untuk kepentingan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariah. Wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan.

Obyek Wakaf
Menurut UU No. 40 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang dapat diwakafkan hanya harta benda yang dimiliki atau dikuasai pewakaf secara sah. Harta benda wakaf dapat terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak. Benda tidak bergerak termasuk:
  1. Hak atas tanah baik yang sudah maupun yang belum terdaftar;
  2. Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah;
  3. Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;
  4. Hak milik atas satuan rumah susun;
  5. Benda tidak bergerak lain yang sesuai ketentuan syariah dan perundang-undangan yang berlaku. Benda bergerak antara lain berupa uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa, dan benda bergerak lain yang sesuai peraturan.
Proses Wakaf
Ketika hendak mewakafkan harta bendanya, pewakaf wajib mengucapkan ikrar wakaf di hadapan pejabat pembuat akta, ditambah dua orang saksi. Ikrar wakaf adalah dari pewakaf kepada orang yang diserahi mengurus harta benda wakaf (nadzir). Ikrar dapat dilakukan secara lisan maupun tulisan. Pewakaf dapat memberikan kuasa untuk menyatakan ikrar wakaf karena alasan yang dibenarkan secara hukum, misalnya karena penyakit. Akta ini minimal harus memuat pewakaf dan nadzir, data harta yang diwakafkan, peruntukan, dan jangka waktu wakaf.

Sertifikasi Tanah Wakaf
Dalam praktek di Indonesia, masih sering ditemui tanah wakaf yang tidak disertifikatkan. Sertifikasi wakaf diperlukan demi tertib administrasi dan kepastian hak bila terjadi sengketa atau masalah hukum. Sertifikasi tanah wakaf dilakukan secara bersama oleh Departemen Agama dan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Pada tahun 2004, kedua lembaga ini mengeluarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Kepala BPN No. 422 Tahun 2004 tentang Sertifikasi Tanah Wakaf.

Anda Ingin Berwakaf Tanah milik???

Caranya mudah kok :
  1. Wakif Membuat Surat Pernyataan Mewakafkan Tanah milik diatas materai 6.000;
  2. Wakif membuat surat keterangan tidak sengketa tanah wakaf, yang ditanda tangani oleh semua ahli waris diketahui RT, RW, dan Lurah setempat;
  3. Surat Notulen rapat pembentukan Nadzir, yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan 1 orang anggota dilampirkan absensi rapat;
  4. Foto copy KTP Wakif, para nadzir, dan 2 orang calon saksi jalannya ikrar wakaf nanti;
  5. Foto copy surat-surat tanah (berupa akta jual beli/ girik/ sertifikat hak milik);
  6. Membawa beberapa materai 6.000,-, mudah khaaan???


Minggu, 05 Februari 2012

TITIK RAWAN RUISLAG TANAH WAKAF

Posted On 09.38 by KUA Rasau Jaya 0 komentar

Oleh Thobib Al-Asyhar

Harta benda wakaf tidak bergerak berupa tanah adalah jenis benda wakaf yang paling tua dibandingkan jenis benda lainnya. Pelaksanaan jenis wakaf ini didasarkan atas pertanyaan Umar bin Khattab terkait sebidang tanah subur miliknya di Khaibar, Madinah kepada Nabi saw. Nabi memberikan saran kepada Umar: jika engkau suka, tahan pokoknya, kelola, dan sedekahkan surplus-nya. Peristiwa tersebut kemudian dijadikan salah satu dalil favorit atas disyariatkannya wakaf dalam Islam, selain beberapa ayat al-Quran terkait, seperti QS: Ali Imran: 92, QS: al-Baqarah: 261, QS: Al-Hajj: 77, dan lain-lain.
Dalam konteks Indonesia, wakaf tanah telah diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik dan Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksanaannya. Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, secara tidak langsung wakaf tanah disebut dalam satu bagian tentang hak-hak tanah untuk keperluan suci dan sosial, meskipun tidak secara detail. Kemudian, sejak tahun 2004, peraturan perundang-undangan wakaf disempurnakan lagi melalui Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan peraturan perundangan turunannya.
Paparan di atas menunjukkan, betapa wakaf tanah telah mendapat perhatian serius dalam sistem perwakafan dalam Islam, dan hukum positif negeri ini. Hal ini dapat dipahami karena jenis wakaf tanah tergolong fix asset yang memiliki nilai strategis dalam kehidupan umat manusia yang memiliki sandaran teologis dalam sistem keyakinan Islam.
Peraturan perundang-undangan wakaf secara khusus mengatur dengan rigit tentang prosedur pelaksanaan wakaf tanah, termasuk mekanisme pengalihan status hak, atau dikenal dengan istilah tukar guling (ruislag) yang harus mendapat ijin tertulis dari Menteri Agama setelah mendapat rekomendasi dari Badan Wakaf Indonesia (BWI) dengan prosedur yang sangat ketat. Namun, aturan yang rigit ternyata tidak serta merta dapat menutup titik-titik kerawanan dalam pelaksanaannya di lapangan.
Sebagai contoh kisruh ruislag tanah wakaf yang sempat diberitakan media (republika/4-6/5/2011) adalah kasus Masjid Raudhatul Islam dan perobohan Masjid Al-Ikhlas, Medan, yang berdiri di atas tanah wakaf. Konon, masalah kasus Masjid Al-Ikhlas akan dibawa ke Mahkamah Internasional HAM PBB. Bahkan jauh sebelumnya, pada tahun 2007 muncul kasus sangat menghebohkan ruislag tanah wakaf kuburan di Petogogan, Jakarta Selatan yang akan dibangun apartemen. Eskalasi pemberitaannya pun begitu massif yang diblow-up oleh banyak media, baik cetak maupun elektronik. Tentu, masih banyak kasus-kasus ruislag tanah wakaf yang lain di seluruh nusantara yang tidak tercium oleh pemberitaan pers.
Titik Rawan Ruislag
Dari fenomena tersebut, muncul pertanyaan, apa sebenarnya titik-titik rawan pelaksanaan ruislag tanah wakaf yang selama ini menjadi masalah?
Pertama, Nazhir (pengelola wakaf) yang tidak amanah. Banyak penyimpangan prosedur ruislag tanah wakaf yang disebabkan oleh ulah Nazhir. Contoh yang paling sering terjadi adalah adanya persetujuan oknum Nazhir atas keinginan pihak ketiga (investor) yang didasarkan atas kepentingan pribadi dengan menyalahi aturan-aturan yang ada, seperti dengan melakukan pemalsuan tanda tangan warga untuk menyetujui pelaksanaan ruislah.
Kedua, status tanah yang belum memiliki sertifikat wakaf. Ketiadaan sertifikat wakaf atas tanah yang telah diserahkan wakif kepada Nazhir menjadi titik rawan nomor wahid karena minimnya bukti hukum yang ada. Bahkan dalam banyak kasus, tanah yang seharusnya berstatus wakaf, namun karena tidak memiliki sertifikat wakaf dari Badan Pertanahan setempat, sering menjadi sengketa, atau bahkan sengaja diselewengkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
Ketiga, adanya oknum aparatur pemerintah yang berkolusi dengan oknum Nazhir dan pihak ketiga yang berkepentingan. Namun, peranan yang paling dominan disini adalah ulah pihak ketiga yang menghalalkan secara cara melalui tindak penyuapan atau penerbitan sertifikat ganda, sehingga prosedur yang ketat dibuat seakan-akan “on the track”, dan ironisnya sampai terbit persetujuan dari Menteri Agama.
Ketiga titik rawan tersebut pada akhirnya sering digugat oleh masyarakat atau stakeholders wakaf. Yang lebih menyedihkan lagi adalah kasus-kasus di pengadilan yang mempersoalkan tanah wakaf bermasalah kerap mengalami kekalahan.
Oleh karena itu, stakeholders wakaf perlu memperhatikan prosedur penukaran tanah wakaf dengan ketentuan sebagaimana dalam Undang-undang wakaf, Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaannya, maupun Peraturan Badan Wakaf Indonesia, agar asset wakaf tetap terjaga dan aman dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
Ketentuan umum ruislag tanah wakaf adalah: (a) perubahan status hak atas tanah wakaf dilarang kecuali dengan ijin tertulis Menteri Agama berdasarkan pertimbangan BWI; (b) Ijin tertulis dimaksud didasarkan karena danya Rencana Umum Tata Ruang, tanah tidak dapat digunakan sesuai ikrar wakaf, dank arena keperluan keagamaan secara langsung dan mendesak; (c) tanah penukar memiliki sertifikat yang sah dan nilai dan manfaatnya minimal sama dengan tanah wakaf; dan (d) nilai dan manfaat tanah pengganti ditetapkan oleh Bupati/Walikota berdasarkan rekomendasi tim penilai yang aggotanya terdiri dari aparat pemda. Badan pertanahan, MUI, kantor Kemenag Kabupaten/Kota dan Nazhir yang bersangkutan.
Adapun prosedur teknis pelaksanaan ruislag tanah wakaf, adalah: (a) Nazhir mengajukan permohonan tukar ganti kepada Menteri melalui KUA dengan menjelaskan alasan ruislag; (b) KUA meneruskan permohonan tersebut kepada Kantor Kemenag Kab/Kota; (c) Kepala Kantor Kemenag Kab/Kota kemudian membentuk Tim Penilai kelayakan dan selanjutnya Bupati/Walikota setempat membuat SK; (d) Kepala Kantor Kemenag Kab/Kota meneruskan permohonan tersebut dengan dilampiri hasil penilaian dari Tim Penilai kepada Kepala Kantor Kanwil Provinsi yang selanjutnya diteruskan kepada Menteri Agama; (e) setelah semua prosedur benar dan seusia aturan, maka Menteri Agama menerbitkan surat ijin ruislag setelah mendapat pertimbangan BWI.
Mencermati rumit dan rigitnya aturan ruislag tanah wakaf sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan wakaf, seharusnya penyimpangan ruislag tanah wakaf tidak terjadi, atau diminimalisir. Namun harus diakui, seketat apapun aturan yang ada, jika tidak diiringi dengan komitmen dari stakeholders wakaf, khususnya Nazhir yang memiliki tanggung wajab besar dalam mengamankan asset wakaf, dan juga para aparatur terkait, baik dari Kemenag maupun Badan Pertanahan, maka titik rawan penyimpangan akan tetap ada. Masalahnya, semua tergantung pada kita, aturan harus dijalankan atau dilanggar? Wallahu a’lam¡
(Thobib Al-Asyhar, Kasi Pembinaan Nazhir, kandidat doktor UIN Jakarta, dosen PPs PSKTTI Universitas Indonesia).